Praktik Demokrasi Di Indonesia Nol Besar

Kekuasaan negara Indonesia sebenarnya berada di tangan rakyat. Masing – masing orang pun bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, dan tidak ada paksaan. Itulah prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Sejak masa Orde Baru, Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi ini berarti demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila terutama sila Kerakyatan yang dipimpin oleo hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Padahal, Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian, seharusnya rakyat dapat mengeluarkan pendapat sebebas-bebasnya. Namun, mengapa saat praktik berlangsung justru memudarkan makna demokrasi itu sendiri?

Ya itulah Indonesia. Pandai membual soal teori, tapi tidak ada praktik yang benar. Lihat saja dalam kurun waktu satu bulan, berapa kali ada demo ataupun unjuk rasa? Demo menuntut janji pemerintah maupun demo ketidaksetujuan akan keputusan pemerintah. Tidak hanya sekadar demo, namun ada tambahan bumbu anarkis di dalamnya.

Salah satu wujud demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu alias Pemilihan Umum. Sejak tahun 2004 silam sistem pemilihan dilakukan secara langsung. Jadi, demokrasi semakin ditegakkan di negeri ini. Tapi, setelah terpilih sepasang pemimpin, bukannya saling mendukung malah saling tuduh. Kandidat yang tidak terpilih mulai mencari celah kecurangan sang pemenang.

Jadi untuk apa ditegakkan demokrasi ? Jika masyarakat Indonesia secara umum belum bisa menerima kekalahan dan minoritas. Belum lagi orang dipaksa bersabar untuk antre. Nyatanya, masih banyak orang yang suka menyerobot antrean. Satu lagi contoh demokrasi yang sulit sekali dilaksanakan adalah menghargai perbedaan pendapat. Semakin berbeda, semakin anarkis para pendemo. Masyarakat Indonesia masih enggan mematuhi peraturan dan suka bertindak seenaknya.

Alhasil praktik demokrasi hanya sekadar pembungkus yang terbuat dari kertas emas berkilau, namun di dalamnya busuk. Indonesia cukup gagal melakukan praktik demokrasi. Dalih demokrasi yang mengatasnamakan rakyat dan kedaulatan rakyat hanya sebagai teori. Demo selalu berujung pada kekerasan. Bahkan tak jarang hingga merenggut nyawa. Masih segar dalam ingatan, Kepala DPRD Sumatera Utara tewas akibat aksi massa yang anarkis.

Kalau sudah begini, sulit rasanya menegakkan demokrasi di negeri ini. Masyarakatnya sendiri belum mampu menerima. Para Anggota Dewan yang memungkinkan menjadi contoh masyarakat malah ikut-ikutan bertindak sewenang-wenang. Hal ini menggambarkan hubungan Presiden, DPR, dan rakyat menjadi tidak jelas tujuannya akibat demokrasi.

Sekarang tinggal pilih, demokrasi atau tidak ? Kalau memang ingin menerapkan demokrasi, mulailah pada diri sendiri. Sangat baik jika banyak orang yang mau introspeksi diri dan mulai melakukan praktik demokrasi dengan jalan yang benar. Untuk para Anggota Dewan yang terhormat sangat diharapkan untuk memberi contoh. Masyarakat akan meniru dari apa yang terjadi di pemerintahan pusat..Kecuali jika Indonesia ingin menghapuskan demokrasi, bersiaplah pada dampak lain.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *